Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di Bidang PBK di Makassar

Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum di Bidang PBK di Makassar

 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Kemendag, Sri Hariyati didampingi Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Bappebti, Veri Anggrijono, dan Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Administratif, Muallim Syuib melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Aparat Penegak Hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis (19/05). Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hadi Basalamah. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti juga memberikan pemaparan materi mengenai kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). 
 
 
Pada sesi diskusi Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan menanyakan perihal mekanisme perizinan Pialang Berjangka yang harus dipenuhi untuk dapat beroperasi setelah mendapat izin dari Bappebti serta mekanisme penanganan kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS Bappebti mengikuti proses penyidikan yang ada didalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan kasus yang sudah ditangani oleh PPNS Bappebti terhadap Pialang Berjangka yang terindikasi dugaan tindak pidana di bidang PBK
 
 
Sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) PPNS Bappebti dapat melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan sesuai kewenangan yang diamanatkan undang-undang sehingga PPNS Bappebti dapat bekerja secara maksimal dalam menangani kasus di bidang PBK.
 
 
Kesimpulan dari rakor tersebut diperlukan peningkatan sosialisasi di bidang PBK terutama yang terkait Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum sehingga dapat memahami transaksi bisnis di bidang SPA tersebut. Selain itu juga perlu dibuat suatu sistem aplikasi di media sosial yang mencakup informasi terkini, yang memuat permasalahan di bidang Perdagangan Berjangka sehingga dapat ditangani secara cepat.